Anies Diminta Tunjuk Kadis Sesuai Keahliannya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menunjuk kepala dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Hal itu penting agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
 
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mencontohkan pemiliham Kepala Dinas (kadis) Kesehatan DKI Jakarta yang berlatar belakang pendidikan insinyur.
 
“Jadi kami di DPRD DKI minta hasil seleksi Kepala Dinas Kesehatan yang sudah diumumkan tersebut segera dievaluasi,” kata Taufik, Minggu, 6 Januari 2018.
 
Taufik mengatakan Komisi A Bidang Pemerintahan berencana membahas persoalan seleksi pejabat yang tidak cermat itu. Nantinya, pihak-pihak terkait akan dipanggil dalam rapat tersebut.
 
“Kami akan menanyakan, bagaimana bisa seorang dengan latar belakang insinyur lolos dalam seleksi kepala dinas kesehatan? Menurut kami ini kekeliruan,” kata politikus Gerindra itu.
 
Menurut Taufik, Kepala Dinas Kesehatan harus memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan. Sehingga, saat ada masalah kesehatan, yang bersangkutan dapat mengambil keputusan dengan tepat, sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.
 
“Jika berlatar belakang insinyur, tentu yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan. Logikanya tidak lolos seleksi,” ujar Taufik.

Baca: Anies Lantik Tiga Pejabat Eselon II

Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Achmad Sulhy mengatakan, pemilihan Kepala Dinas Kesehatan tidak seperti jabatan lainnya. Seleksi harus dilakukan sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009.
 
“Kami berharap pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov DKI tidak melanggar aturan. Tidak ada cara lain, kecuali menunda pelantikan tersebut,” ujarnya.
 
Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengumumkan sejumlah nama calon kepala dinas hasil seleksi. Salah satunya calon Kepala Dinas Kesehatan yang belakangan diketahui tidak berlatar belakang sarjana kesehatan, melainkan insinyur.
 
Padahal, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan, Pasal 19 disebutkan bahwa kepala dan sekretaris Dinas Kesehatan harus berlatar belakang pendidikan sarjana kesehatan dengan pendidikan minimal strata 2 di bidang Kesehatan Masyarakat.

(FZN)